Bawaslu Kabupaten Merangin Hadiri Sosialisasi SE2026 dan Pisah Sambut Kepala BPS Kabupaten Merangin
|
BAWASLU MERANGIN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merangin menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin dalam rangka Sosialisasi SE2026 sekaligus Pisah Sambut Kepala BPS Kabupaten Merangin. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (11 Maret 2026) di kantor BPS Kabupaten Merangin.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin diwakili langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, Himun Zuhri, S.Pd., yang didampingi oleh staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin. Kehadiran Bawaslu dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dan komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah di Kabupaten Merangin, khususnya dalam hal pengelolaan data kependudukan dan statistik yang menjadi dasar penting dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu.
Kegiatan Sosialisasi SE2026 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi terbaru terkait Surat Edaran Tahun 2026 yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan, sensus, serta pemutakhiran informasi yang menjadi acuan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Bawaslu, dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu secara akurat dan berbasis data.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momen Pisah Sambut Kepala BPS Kabupaten Merangin. Acara ini memberikan kesempatan untuk mengenang kontribusi Kepala BPS sebelumnya sekaligus menyambut kepala yang baru dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya di lembaga tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, Himun Zuhri, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga pemerintah. “Sinergi dan koordinasi dengan BPS sangat diperlukan agar data yang menjadi dasar pengawasan pemilu selalu valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Himun Zuhri.
Melalui kehadiran dalam kegiatan sosialisasi dan pisah sambut ini, Bawaslu Kabupaten Merangin menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, memastikan setiap tahapan pemilu dapat terlaksana dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan data yang sahih
